Kapolda NTT : Kehadiran Polri Harus Bisa Menjamin Kondisi Harkamtibmas Yang Ada

Kapolda NTT Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., didampingi Wakapolda NTT Brigjen Pol. Drs. A. Kliment Dwikorjanto, M.Si, memimpin rapat lanjutan Konsolidasi terkait tindak lanjut penanganan bencana alam di wilayah Provinsi NTT, Kamis (29/4/2021) pagi.

Hadir dalam rapat ini para pejabat utama Polda NTT diantaranya Karoops Polda NTT Kombes Pol. Ulami Sudjaja, S.H., Karo Log Polda NTT Kombes Pol. Yayat Jatnika, Kabiddokkes Polda NTT Kombes Pol. dr. Sudaryono, Dirpolair Polda NTT Kombes Pol Adndereas Heri Susidarto, S.I.K., Dirintelkam Polda NTT Kombes Pol Joudi Aldrien A. Mailoor, S.I.K., Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto, S.H., S.I.K., M.H., Kasetum Polda NTT Pembina Simon Kopong Seran, S.Sos, Kayanma Polda NTT Kompol Adiberd Adoe dan Kaposko Penanganan Bencana Alam Kompol Mugson, S.I.K.

Dalam kesempatan itu, Kapolda NTT Menyampaikan bahwa hari ini Helikopter sudah kembali ke Jakarta, namun pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang terdampak harus tetap terdata dengan baik.

Kapolda juga menyampaikan permasalahan Pemulihan Ekonomi Masyarakat (PEM) dan Penanganan Covid-19. Ada tiga klaster penanganan Vaksin yang menjadi target dari Presiden RI antara lain vaksin kepada Lansia, vaksin kepada Pelayanan Publik dan vaksin kepada Tenaga Kesehatan.

Kapolda memerintahkan agar Kabiddokkes Polda NTT lakukan pendataan dan minta kepada para Kapolres terkait pelaksanaan vaksinasi di daerah masing-masing dan Intelkam melakukan pengecekan di gudang Kimia Farma dalam menyamakan data.

Menyangkut penanganan tanggap Bencana Alam, Kapolda menyampaikan ucapan terima kasih kepada para PJU dan seluruh personel atas upaya penanganan bencana.

Polda NTT juga telah menyalurkan bantuan sosial melalui Tokoh Agama.

Kapolda juga menegaskan agar kasus konvensional, kasus yang memonjol yang menjadi atensi dan kasus tanah milik pemerintah yang diklaim oleh masyarakat yang menjadi polemik agar ditangani secara baik.

"Kehadiran Polri harus bisa menjamin kondisi harkamtibmas yang ada dan Polri bertindak netral", tegas Kapolda NTT.

Kapolda juga menekankan agar vaksin pelayanan publik agar dilakukan terobosan dan masing-masing kabupaten agar Kapolres mendorong untuk dilakukan vaksinasi.

"Lakukan mapping ke tempat-tempat pelayanan publik seperti hotel, supermarket, cafe dan tempat-tempat kuliner guna dilakukan vaksinasi kepada seluruh karyawan serta lalukan vaksin kepada keluarga besar Polri, anak-anak yang usia di atas 18 tahun", ujarnya.

Agar masyarakat nelayan, kuli bangunan juga lakukan vaksinasi terapung di atas Kapal. "Ditpolair dan Biddokkes berkerjasama dan koordinasikan dengan Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah pesisir", Sambungnya.

"Polri selalu mendukung semua kegiatan baik Pemerintah dan Masyarakat namun Protokol Kesehatan harus tetap dijalankan dengan ketat", jelasnya.

Menyangkut PSU di Kabupaten Sabu Raijua agar tetap dilakukan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. "Selalu monitor di medsos dan lakukan patroli siber guna meredam issu-issu Hoax", tandasnya.