Program Kampung Tangguh Sebagai Upaya Strategi Penanggulangan Covid-19

Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa, tugas utama Polri saat ini adalah menggalakan Program Kampung Tangguh sebagai metode pencegahan penyebaran Covid-19 di setiap wilayah di masing-masing Polres jajaran.

Hal ini disampaikannya pada saat memimpin kegiatan analisa dan evaluasi (Anev) mingguan di Mapolda NTT, Senin (15/3/2021) pagi.

Dikatakannya, sesuai target 100 hari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, bahwa seluruh desa harusnya menjadi kampung tanggung, sehingga dengan terbentuknya kampung tangguh di seluruh desa, maka mempermudah pengawasan, pengendalian dan pencegahaan Covid-19.

"Jadi kita mendukung target Pemerintah bagaimana merubah daerah yang sebelumnya merah menjadi oranye, yang oranye menjadi kuning dan kuning menjadi hijau. Itulah target utama kita", ujar Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum

Dijelaskan bahwa, kampung Tangguh Nusantara itu bukan suatu bangunan fisik, tetapi merupakan sistem atau metode cara yang dilakukan.

"Tidak harus berupa fisik ada gedungnya, ada orangnya yang distrukturkan dan sebagainya. Sebetulnya berjalan dengan pola-pola yang sudah ada di desa, hanya lebih difokuskan pada bagaimana cara pencegahan Covid-19", terang Kapolda NTT.

Ia pun mencontohkan salah satu Kampung tangguh yang dibuat oleh Polres Sumba Barat Daya, dimana Kampung Tangguh itu lebih mengutamakan pada masalah pencegahan Covid-19.

"Harapannya dengan adanya Kampung tangguh di setiap desa di wilayah NTT, sistem manajemen penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan baik, mulai dari perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, pengawasan dan pengendalian serta ada laporan hasilnya", harapnya.

Selain Program Kampung Tangguh, dalam Anev ini, Kapolda NTT juga menekankan kepada Kapolres jajaran yang wilayahnya mengikuti Pilkada Serentak, terutama kepada Polres Sumba Barat, Polres Malaka dan Polres Belu, dimana saat ini ketiga wilayah ini tengah menungggu hasil keputusan sidang sengketa Pilkada di Mahkama Konstitusi (MK) agar mengantisipasi dampak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Dinamika politik di lapangan masih cukup kondusif, tapi kita tidak boleh underestimate, kita siapkan opsi-opsi baik itu diterima atau ditolak. Kita berharap apa pun putusannya dari Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan hukum yang harus kita jalankan dan kita sebagai aparat keamanan dan khususnya masih dalam rangkaian Operasi Mantap Praja itu adalah tugas kita yang masih harus kita pertanggungjawabkan", jelas Kapolda NTT.

Ia juga menyampaikan apresiasi, terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Pejabat Utama selaku pembina fungsi, dimana situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah Nusa Tenggara Timur ini masih aman terkendali.

"Walaupun masih ada hal-hal yang terjadi yang paling utama segera diantisipasi.Selalu ada dinamika, yang paling penting adalah bagaimana kita meminimalisir dan lokalisir dan mengungkap bila terjadi suatu perkara pidana di daerah masing-masing", tandasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Wakapolda NTT Brigjen Pol Drs. Ama Kliment Dwikorjanto, M.Si, Irwasda Polda NTT Kombes Pol Drs. Tavip Yulianto, S.H., M.H., M.Si dan Para Pejabat Utama Polda NTT serta Para Kapolres jajaran yang mengikuti melalui sarana Vicon.